Permasalahan illegal logging menjadi salah satu topic pembicaraan saat GKSB (Group Kerjasama bilateral) BKSAP DPR RI menerima kunjungan Parlemen Perancis di gedung DPR RI, Senayan pada Selasa (24/9).

“Makin lama hubungan Indonesia dengan Perancis makin erat. Namun memang masih ada yang perlu diperjelas lagi. Salah satunya permasalahan illegal loging,”jelas Fauzi Ahmad, Ketua Grup Persahabatan Indonesia-Perancis.

Ditambahkan anggota BKSAP DPR RI, Muhammad Oheo Sinapoy, dalam Voluntary partnership agreement adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh semua Negara yang terkait dengan illegal logging. Namun sayangnya parlemen eropa belum menandatangi hal tersebut.

“Kita melihat parlemen Eropa main-main dengan kita. Dengan Malaysia parlemen Eropa sudah menandatangani, tapi dengan kita belum,”ungkap Sinapoy.

Apoy menduga hal tersebut dikarenakan selama ini tidak sedikit kayu yang berasal dari Indonesia, khususnya Sumatera yang dibalak secara liar masuk ke Malaysia. Dan oleh Malaysia kayu hasil illegal logging itu dikirim ke Eropa.

Dengan kata lain, ditambahkan Apoy, Eropa selama ini menggunakan kayu-kayu dari Sabah, Malaysia yang hasil illegal logging dari Negara kita. Olehkarena itulah Apoy ingin agar Eropa menandatangani kesepakatan tersebut, selain tentunya di dalamnya ada Negara tetangga kita, Malaysia juga.

“Kalau Sabah dan Serawak tidak dimasukkan, kayu kita akan habis disitu smua. Itu yang menurut saya Uni Eropa ini sepertinya ingin main-main dengan kita. Mereka bersuara menjaga eviroment tapi masih tetap mau terima kayu illegal logging dari Malaysia yang kayunya berasal dari Indonesia,”Ujarnya.

Apa yang dikatakakn Apoy bukan tanpa sebab, mengingat sudah sejak lima tahun yang lalu draft perjanjian sudah dikirimkan, namun belum ditandatangani dengan alasan masih  diterjemahkan.

“Masa menerjemahkan selama lima tahun lebih. Untuk permasalahan ini kita akan mengambil langkah-langkah politik,”tegas Apoy yang juga anggota Komisi I DPR RI.(Ayu)/foto:odjie,iwan a/parle/iw